JAKARTA, DPDIWOIKARAWANG.INFO – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan pentingnya peran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dalam rantai pasok bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut Kopdes akan berfungsi sebagai agregator bahan pangan dari petani, peternak, dan nelayan untuk memenuhi kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Jumat (17/10/25).
“Dengan adanya Kopdes di setiap desa, kita bisa menjamin pasokan beras, pisang, dan bahan pangan lain terpenuhi secara berkelanjutan,” ujar Dadan seusai peletakan batu pertama Kopdes Merah Putih di Bekasi.
Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menambahkan, kerja sama ini akan memperkuat ekonomi desa.
“Kopdes Merah Putih bukan hanya koperasi biasa, tapi pusat ekonomi rakyat yang mampu menopang program gizi nasional,” tegasnya.
Pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di berbagai daerah akan menjadi momentum penting dalam menciptakan sistem pangan mandiri yang terintegrasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BGN memperkirakan, setiap SPPG membutuhkan sekitar 5 ton beras per bulan dan 1.440 pohon pisang per tahun. Angka ini akan diserap dari koperasi yang menghimpun hasil pertanian desa.
“Permintaan pangan dari SPPG akan membuka emerging market bagi petani lokal,” kata Dadan Hindayana.
Ia juga memastikan bahwa pola tanam terjadwal akan menjadi kunci agar pasokan tetap stabil.
Program Kopdes Merah Putih menjadi bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam misi memperkuat kemandirian pangan dan kesejahteraan petani.
Selain menciptakan pasar tetap melalui SPPG, program ini juga menumbuhkan lapangan kerja baru dan meningkatkan perputaran ekonomi di pedesaan.
“Kita harapkan dalam beberapa tahun ke depan, setiap desa punya koperasi pangan yang menjadi mitra BGN,” ujarnya.
Melalui sinergi BGN dan Kumenkop, pemerintah memastikan rantai pasok pangan untuk MBG tidak hanya berjalan efisien tetapi juga memberdayakan petani dan pelaku ekonomi desa.
Kopdes akan membeli hasil panen langsung dari petani dan mendistribusikannya ke dapur MBG di seluruh Indonesia.
Model ini dinilai dapat menekan ketergantungan impor dan meningkatkan daya saing pangan lokal.