DPDIWOIKARAWANG.INFO – Salah satu warga Dusun Cilewo, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, bernama Beri, membantah telah memberikan pernyataan seperti yang dimuat dalam salah satu media online berjudul “Warga Cadaskertajaya Apresiasi Program PTSL BPN Karawang Terbitkan Sertifikat Tanah.”
Beri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan komentar, apresiasi, maupun wawancara apapun kepada pihak media terkait pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayahnya.
“Saya tidak pernah bicara atau memberi keterangan kepada media mana pun soal program PTSL itu. Nama saya disebut, padahal saya sama sekali tidak pernah diwawancarai,” ujar Beri saat ditemui, Senin (11/11/2025).
Lebih jauh, Beri mengungkapkan bahwa dirinya justru mengalami kesulitan dalam proses pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL tersebut.
Menurutnya, meskipun biaya resmi program itu ditetapkan sebesar Rp150.000 per bidang tanah, namun dalam praktiknya ia diminta membayar sekitar Rp800.000 per bidang.
“Yang baru selesai cuma satu bidang. Sisanya ada lima bidang lagi yang belum selesai, padahal saya sudah bayar sekitar dua juta rupiah kepada Sekdes Maman. Sampai sekarang belum ada kejelasan,” ungkapnya.
Beri berharap pihak terkait dapat segera memberikan transparansi dan kejelasan mengenai pelaksanaan program tersebut agar masyarakat tidak dirugikan dan proses sertifikasi tanah berjalan sesuai aturan pemerintah.
“Kami hanya ingin kejelasan. Kalau memang program ini untuk masyarakat, seharusnya dilaksanakan dengan jujur dan terbuka,” tegas Beri.
Selain itu, Beri juga meminta agar media yang telah mencantumkan namanya dalam pemberitaan sebelumnya dapat meluruskan informasi yang tidak akurat, demi menjaga kepercayaan publik terhadap kebenaran berita.
Kami selaku awak media akan terus berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan atau praktik yang tidak transparan. Hingga saat ini, tim redaksi masih melakukan berbagai upaya untuk menelusuri fakta di lapangan, mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak terkait, serta memastikan setiap suara warga tersampaikan secara jujur dan berimbang.