JAKARTA | DPDIWOIKARAWANG.INFO – Kementerian Sosial Republik Indonesia tengah menyiapkan sistem baru dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui kartu digital yang dilengkapi barcode khusus dari Bank Indonesia (BI). Program ini dirancang untuk memastikan dana bansos digunakan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh penerima manfaat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, penggunaan kartu digital ini merupakan bagian dari transformasi penyaluran bantuan sosial yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui sistem tersebut, setiap transaksi penerima bantuan akan terekam dan hanya bisa digunakan untuk membeli kebutuhan sesuai peruntukannya.
“Ke depan, kartu digital bansos ini tidak bisa diuangkan tunai, tetapi hanya bisa digunakan untuk membeli barang-barang yang sesuai peruntukannya di toko yang telah bekerja sama,” ujar Gus Ipul dalam program Jejak Pradana yang disiarkan detikcom, Selasa (7/10/2025).
Gus Ipul menambahkan, Bank Indonesia akan menjadi mitra utama dalam penerbitan kartu digital ini. Setiap kartu akan memiliki barcode khusus yang dapat memverifikasi transaksi penerima bantuan agar tidak digunakan untuk pembelian barang di luar kebutuhan pokok.
Selain memperkuat akuntabilitas, program ini juga diharapkan mampu menekan potensi penyimpangan penggunaan dana bansos yang selama ini masih ditemukan di lapangan.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah bantuan sosial benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat miskin, bukan untuk hal lain,” tegasnya.
Namun demikian, Gus Ipul menyadari bahwa tantangan terbesar adalah literasi digital di kalangan masyarakat penerima bansos. Untuk itu, Kementerian Sosial akan menerjunkan pendamping sosial dan perangkat desa untuk membantu warga dalam menggunakan kartu digital tersebut.
“Kami akan melibatkan pendamping-pendamping Kemensos di desa serta perangkat desa setempat. Selain itu, disiapkan pula hotline dan aplikasi khusus bagi masyarakat yang membutuhkan panduan,” kata dia.
Langkah digitalisasi ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis teknologi, agar penyaluran bantuan semakin efisien, tepat waktu, dan bebas dari praktik manipulasi data.
Program kartu digital bansos ini juga menjadi bagian dari reformasi data dan tata kelola bansos nasional, di mana Kemensos telah melakukan koreksi terhadap 1,9 juta data penerima manfaat yang tidak sesuai hasil verifikasi terbaru.
Dengan terobosan ini, pemerintah berharap distribusi bantuan sosial dapat lebih adil, merata, serta memberikan dampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sumber: detikNews / Kementerian Sosial RI
Editor : Rey